June 18, 2021

Fakta Korupsi Bansos Oleh Mensos Juliari

3 min read
Korupsi Bansos Covid

Indonesia beberapa pekan belakangan sedang dihebohkan oleh kasus penangkapan menteri sosial Jualiari P Batubara akibat korupsi yang ia lakukan terhadap dana bantuan sosial masa pandemi covid-19. Hal tersebut jelas membuat banyak pihak mengelus dada mengingat kondisi bangsa yang sedang sulit justru dimanfaatkan secara sepihak oleh orang-orang yang memiliki kuasa terhadapnya. Tentu saja menjadi menarik ketika beragam fakta diungkap ke permukaan setelah sang menteri ditangkap itu.

Deretan Fakta Menarik Ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara

Menilik heboh dan gemparnya penangkapan sang menteri, tentu menjadi hangat ketika perihal tersebut diangkat ke permukaan. Apalagi ada beberapa fakta juga yang menyertai kasus besar tersebut, seperti misalnya berikut ini.

  1. Mensos Bungkam Saat Anak Buahnya Tertangkap

Orang yang ditangkap pertama kali ketika kasus ini mencuat jelas bukanlah sanga menteri melainkan anak buahnya di kementerian sosial. Ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan alias OTT kepada sang anak buah, mensos cenderung hanya bungkam seribu bahasa. Tidak banyak hal yang ia katakan ketika ditanya oleh media terkait tanggapan atas ditangkapnya salah satu orang penting dalam tubuh kemensos. Beliau hanya berkali-kali mengatakan menghormati proses dan membiarkan penegak hukum menjalankan tugas mereka.

  1. Korupsi terkait Vendor

Modus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kemensos termasuk sang menteri adalah terkait dengan pemberian yang dilakukan oleh vendor penyediaan barang dan jasa alias PBJ dalam hal bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19. Tetapi setelah diselidiki, bingkisan dari para vendor tersebut bukan semata-mata vendor yang memberikan tetapi karena pihak kemensos yang memintanya. Ada pihak yang mengatakan pula bahwa sekian persen dari nilai bantuan harus disetorkan kepada para pejabat kemensos baik dalam bentuk uang maupun barang.

  1. Mensos jadi tersangka sehari berselang

Pada poin pertama sudah dikatakan bahwa awalnya yang ditangkap dari tubuh kementerian sosial adalah para bawahan sang mensos. Tetapi ternyata hanya berselang 24 jam setelah penangkapan tersebut langsung ditetapkan pula sang mensos sebagai tersangka berikutnya hingga kemudian ditangkap pula oleh KPK. Hal semacam itu memang sudah biasa terjadi karena pihak yang pertama ditangkap akan memberikan informasi seputar korupsi yang dilakukannya.

  1. Mensos terima 17 Miliar Rupiah

Dalam press release yang disampaikan pihak KPK, dikatakan bahwa nilai korupsi yang dilakukan sang menteri yaitu sebesar 17 miliar rupiah. Angka tersebut jelas amat sangat besar mengingat hal yang dikorupsi adalah bantuan sosial masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Dengan nilai sebesar itu maka pastilah dapat bermanfaat bagi ribuan hingga jutaan rakyat yang begitu merasakan dampak dengan adanya pandemi covid-19.

  1. Uang korupsi dibungkus 7 koper dan 3 ransel

Saking banyaknya uang korupsi yang dilakukan menteri sosial beserta dengan jajarannya itu, maka barang bukti berupa uang senilai 14 miliar disimpan di dalam 7 koper dan 3 ransel sekaligus. Masih ada sisa 3 miliar lagi yang belum diamankan pihak KPK dan akan segera diamankan usia gelar perkara dilaksanakan.

  1. Mensos Tak Mengelak Saat Dijemput

Berbagai tajuk media memang memberitakan bahwa sang mensos ditangkap oleh KPK akibat kasus korupsi yang ia lakukan bersama jajarannya. Dan memang hal itulah yang terjadi meskipun kesan yang ditunjukkan seolah sang menteri menyerahkan diri ke KPK. Tetapi bagaimanapun mekanisme ditangkapnya sang menteri, beliau sama sekali tidak menunjukkan kesan menampik sangkaan korupsi yang dilakukan.

Ancaman Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi

Dengan terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan menteri sosial Juliari P Batubara beberapa waktu yang lalu, seolah memantik publik untuk kembali mengangkat wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi. Apalagi hal yang dikorupsi merupakan bantuan sosial yang benar-benar sedang dibutuhkan oleh rakyat.

Korupsi yang dilakukan jelas dapat menodai nilai kemanusiaan karena ada akibat fatal jika karena korupsi tersebut hingga membuat rakyat tidak mendapatkan bantuan yang semestinya didapatkan. Alasan itulah yang merupakan dasar utama diungkit lagi wacana hukuman mati bagi para koruptor.

Tentu menarik ditunggu apakah jaksa penuntut umum akan benar-benar menuntut sang mensos beserta kroninya itu dengan tuntutan mati seperti yang banyak orang harapkan. Atau justru kembali memberikan hukuman ringan yang membuat pelaku jera seolah mustahil terjadi.

Beberapa pakar hukum sebetulnya sudah memberikan lampu hijau terkait tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Tetapi lampu hijau yang diberikan tetap disertai beberapa syarat atau kondisi tertentu yang betul-betul ketat. Misalnya apabila korupsi yang dilakukan dapat merampas kehidupan banyak orang sehingga menjadi bencana nasional.

Sayangnya berbanding terbalik dengan para pakar hukum yang sudah memberikan lampu hijau, para pegiat HAM masih bersikukuh bahwa hukuman mati bukan hukuman yang pantas diberlakukan di Indonesia maupun dunia. Alasannya jelas karena hidupnya seseorang merupakan hak mereka dan matinya seseorang adalah kuasa Tuhan.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.