February 28, 2021

Kisruh Berita Soal Pajak Pulsa, Ini Kata Menkeu dan Djp

3 min read
Kisruh Pajak Pulsa

Pemerintah memberlakukan pembaruan terhadap pemungutan pajak pulsa mulai hari Senin (1/2/2021). Pajak terhadap pulsa yang diberlakukan disini ada beberapa yakni kartu perdana, voucher dan token listrik. Berbicara soal pembaruan pungutan terhadap pajak pulsa sampai token listrik ternyata kini ramai dibahas oleh masyarakat Indonesia.

Ternyata banyak anggapan yang dilontarkan terhadap pemungutan pajak pulsa yang dinilai tidak tepat ini. Menanggapi hal yang terjadi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait pungutan pajak yang baru-baru ini diperbarui. Rahayu Puspasari Selaku Juru Bicara dari Kementerian Keuangan mengeaskan jika tidak ada objek atau jenis pajak baru dalam aturan yang baru saja diterbitkan itu.

Hal-Hal Penting yang Harus Diketahui Soal Pajak Pulsa

Rahayu Puspasari menegaskan jika ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami soal pajak pulsa yang baru-baru ini ramai dibahas publik. Pertama, pajak pulsa tidak akan mempengaruhi harga pada pulsa tersebut. Muncul kekhawatiran masyarakat terkait pembaruan pungutan pajak pulsa, token listrik dan kartu perdana yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Namun Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan Indonesia menjelaskan jika ketentuan pajak pulsa yang baru ini tidak berpengaruh pada harga pulsa, token listrik, kartu perdana hingga voucher. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila terjadi kenaikan harga pada pulsa nanti. Pungutan pajak pulsa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK/2021.

Kemudian, pembaruan pungutan pajak pulsa, token listrik, kartu perdana hingga voucher tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemungutan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dan PPH atau Pajak Penghasilan. Dimana aturan terkait PPN dan juga PPh ini sudah diatur sebelumnya dalam UU Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Aturan tersebut mengalami perubahan dan sudah diatur melalui UU Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Untuk pulsa, token listrik, kartu perdana ataupun voucher dilakukan pembaruan guna memangkas sistem perpajakan di Indonesia.

Jika kamu salah seorang pengecer pulsa di Indonesia juga tidak perlu khawatir karena menurut Kemenkeu, praktik pungutan pajak pulsa ini tidak akan berimbas pada pengecer ataupun distributor kecil yang mengalami kesulitan jika harus melaksanakan mekanisme dari PPN. Hal ini menyebabkan terjadi permasalahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam aturan perpajakan sebelumnya, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut adalah untuk setiap rantai distribusi kartu perdana dan penjualan pulsa. Mulai dari operator telekomunikasi kemudian distributor tingkat 1 atau distributor utama, server tingkat 2, distributor tingkat 3 atau distributor besar dan seterusnya. Barulah nanti ke para pedagang eceran. Dalam pembaruan aturan terkait perpajakan ini, pemungutan PPN hanya sampai server saja atau distributor tingkat 2. Sehingga untuk distributor kecil dan pengecer tidak akan dipungut PPN meski berjualan kartu perdana atau pulsa.

Dalam aturan yang dibuat sebelumnya, PPN akan dikenakan untuk semua nilai token listrik yang dijual para agen. Peraturan ini menimbulkan kesalahpahaman terhadap jasa penjualan terutang PPN. Dan dalam aturan baru, Pajak Pertambahan Nilai untuk token listrik akan dikenakan komisi atau selisih dari harga yang didapatkan penjual bukan nilai dari token listrik tersebut. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2021 Pasal 2 menyebutkan jika token merupakan listrik yang juga termasuk barang kena pajak dan sifatnya strategis sama seperti ketentuan dalam bidang perpajakan.

Dan hal terakhir yang harus dipahami terkait pungutan pajak pulsa adalah selisih harga voucher. Baik komisi maupun selisih harga berlaku juta untuk pajak vouher. Di dalam aturan baru tertuang jika PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan ataupun pemasaran melalui selisih harga atau komisi yang didapatkan oleh agen penjual. Jadi bukan nilai voucher yang akan dinaikkan disini. Jadi PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan ataupun pemasaran yang dilakukan oleh agen yang menjual voucher dari selisih harga atau komisi.

Kisruh Soal Pajak Pulsa, Ini Kata DJP

Kekisruhan terkait pajak pulsa terus terjadi di Indonesia. Atas aturan baru ini masyarakat dihebohkan dengan anggapan jika harga token listrik atau pulsa akan mengalami kenaikan karena dikenakan pajak pulsa. Karena kekisruhan ini, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak meluruskan pemberitaan yang mencuat beberapa hari ini. Pihak DJp menerangkan dalam keterangan persnya bahwa pengenaan PPN dan PPN terhadap penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher memang sudah berlaku selama ini dan tidak ada jenis atau objek pajak baru.

Voucher juga dikenakan PPN sebab voucher menjadi salah satu alat pembayaran yang nilainya setara dengan uang dan tidak terutang dengan PPN.Pemungutan PPH Pasal 21 pada pembelian kartu perdana atau pulsa oleh distributor dan pasal 23 terkait jasa penjualan atau pemasaran voucher dan token listrik adalah pajak yang dipotong dimuka serta sifatnya tidak netral. Dengan demikian, ketentuan ini tidak akan berpengaruh terhadap harga kartu perdana, pulsa, token listrik maupun voucher.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.